Extended Sunset Policy

Perpanjang Sunset Policy, DPR Akan Panggil PemerintahKontan Online, 5 Januari 2009
JAKARTA. Perpanjangan tenggat waktu penghapusan sanksi pajak atau yangdikenal dengan nama Sunset Policy mengundang tanya dari parlemen.Rencananya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil pemerintahuntuk meminta penjelasan perpanjangan kebijakan itu.
DPR menjadwalkan pemanggilan itu setelah masa reses berakhir padapertengahan Januari 2009 nanti. Dalam pemanggilan itu, Ketua PanitiaKhusus Rancangan Undang Undang Perpajakan DPR Melchias Markus Mekengmenyatakan, DPR juga akan meminta penjelasan pemerintah soalpenerbitan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) sebagai dasarhukum memperpanjang tenggat waktu Sunset Policy itu.
"Program pemberian insentif ini, kan, sudah disosialisasikan sejakjauh-jauh hari kapan berakhirnya jadi kenapa harus diperpanjang lagi,"ujar Melchias, Minggu (4/1).
Kendati pemerintah berhak menerbitkan Perpu, Melchias menyayangkantindakan pemerintah yang tidak membicarakan terlebih dahulu masalahperpanjangan Sunset Policy dengan DPR. Dia juga mempertanyakan mengapapemerintah lebih memilih menerbitkan Perpu ketimbang mengajukan revisiUndang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ke DPR.
Karena itu, Melchias menegaskan, apabila Perpu tersebut tidak perlu,DPR akan menolak pengesahannya menjadi undang-undang. "Kalau dari sisiurgensi memang tidak ada," kata Melchias.
Anggota Komisi XI DPR Rama Pratama juga bertanya-tanya soal tindakanpemerintah di akhir 2008 lalu itu. Dia menilai terbitnya Perputersebut menunjukkan kebijakan pemerintah untuk menggenjot penerimaanpajak justru tidak berhasil alias gagal.
"Perpanjangan ini menunjukkan kalau Sunset Policy kurang mendapattanggapan dari wajib pajak khususnya wajib pajak badan," katanya.Karena itu, Rama akan meminta evaluasi dan hasil yang dicapaipemerintah selama melaksanakan program Sunset Policy itu.
Sebelumnya, pemerintah memang memperpanjang tenggat waktu SunsetPolicy hingga 31 Maret 2009 dengan mengeluarkan Perpu Nomor 5 Tahun2008 pada 31 Desember 2008 lalu. Perpu ini sekaligus merevisiUndang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yangmenetapkan batas waktu Sunset Policy hingga 31 Desember 2008.
Pemerintah memperpanjang Sunset Policy dengan alasan jumlah wajibpajak lama yang memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)membludak. Awal Desember, Direktorat Jenderal Pajak hanya menerimasekitar 8.000 perbaikan SPT per hari. Namun akhir bulan ini, jumlahitu melonjak menjadi 50.000 hingga 100.000 SPT. Akibatnya, perbaikanSPT membutuhkan waktu lebih lama.
Sayang, pemerintah menanggapi permintaan DPR ini. Namun, pengamathukum Universitas Indonesia Erman Radjagukguk mengatakan, penerbitanPerpu ini jelas menguntungkan masyarakat dan pemerintah.
Martina Prianti